Tegaskan MBG Tak Pangkas Anggaran Pendidikan, Seskab Teddy Beberkan Faktanya

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah membantah tuduhan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) “memakan” anggaran pendidikan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menilai narasi tersebut tidak tepat. Isu ini kembali mencuat setelah muncul sorotan terkait lampiran peraturan presiden dan angka Rp223 triliun.

“Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak. Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang,” ujar Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 27 Februari.

Ia memaparkan bahwa alokasi anggaran pendidikan untuk 2026 telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, termasuk Badan Anggaran DPR, pada September 2025.

Baca Juga: Kepala BGN Tegaskan Insentif SPPG Rp6 Juta per Hari Dinilai Efisien Bukan Pemborosan APBN

Persetujuan tersebut mencakup rincian serta penggunaan anggaran pendidikan. Menanggapi klaim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyebut Rp223 triliun untuk MBG diambil dari anggaran pendidikan, Teddy kembali menegaskan bahwa porsi anggaran pendidikan ditetapkan sebesar 20 persen dari APBN.

“Di tahun ini 769,1 triliun itu 20%,” katanya.

Menurut Teddy, substansi dan alokasi anggaran tersebut telah dibahas dan disepakati antara pemerintah dan DPR melalui Badan Anggaran.

“Yang mana Ketua Banggarnya juga PDIP,” tegasnya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (NTVnews)

Selain program yang telah berjalan seperti KIP/PIP, Teddy menyebut Presiden Prabowo Subianto menambahkan inisiatif “sekolah rakyat” bagi anak-anak yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan. Program itu dilengkapi fasilitas asrama, makanan bergizi, layanan pendidikan, hingga jaminan kesehatan.

Ia juga mengakui persoalan sekolah rusak sudah berlangsung lama dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, pemerintah pusat tetap mendorong percepatan renovasi.

Pada 2025, sekitar 16.000 sekolah direnovasi dengan anggaran kurang lebih Rp17 triliun melalui Kemendikdasmen. Selain itu, pemerintah turut mendukung pembelajaran digital dengan mendistribusikan 280.000 unit televisi ke 280.000 sekolah.