Arsip - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Bandung. (ANTARA/Ricky Prayoga) (Antara)
Ntvnews.id, Bandung - Gubernur Dedi Mulyadi mengambil langkah strategis dengan mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun untuk menjaga keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur prioritas. Kebijakan ini diambil menyusul penurunan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mencapai hampir Rp3 triliun, sehingga membatasi ruang belanja dalam APBD reguler Tahun 2026.
Pinjaman tersebut disiapkan agar sejumlah proyek penting, seperti Jalur Puncak II, pembangunan underpass, hingga jembatan layang di sejumlah wilayah, tidak terhenti di tengah jalan.
Dedi mengakui kondisi keuangan daerah sedang tidak ideal sehingga diperlukan langkah alternatif agar pembangunan tetap berjalan.
"Terus terang saja untuk mewujudkan itu, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun," ujar Dedi di Gedung Sate Bandung, Kamis, 26 Februari 2026.
Ia memastikan pinjaman tersebut memiliki batas waktu yang jelas dan tidak akan membebani pemerintahan berikutnya.
"Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih," ujarnya.
Baca Juga: Larang Pelajar Bawa Motor, Dedi Mulyadi Lagi Kaji Angkutan Khusus Pelajar
Sumber pembiayaan direncanakan berasal dari skema kredit sindikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank BJB.
Skema ini dipilih guna menjaga stabilitas likuiditas bank pembangunan daerah tersebut sekaligus memastikan pembiayaan tetap terkontrol.
Dari sisi legislatif, DPRD Jawa Barat telah menerima serta menandatangani surat pernyataan resmi terkait rencana pinjaman tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menyampaikan bahwa opsi pinjaman menjadi pilihan realistis apabila pendapatan daerah tidak mampu menutup program yang telah disepakati bersama.
"Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD. Jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah," kata Iswara.
Ia juga menambahkan bahwa surat tersebut menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk tetap mengikuti arahan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan APBD Tahun 2026, khususnya di tengah tantangan likuiditas.
Saat ini, rencana pinjaman Rp2 triliun masih berada pada tahap komitmen resmi antara eksekutif dan legislatif sebelum masuk ke proses teknis pencairan dana.
Baca Juga: Gaji PPPK Paruh Waktu Jabar Belum Cair, Dedi Mulyadi Buka Suara
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
