Foto udara petani membajak sawahnya berdekatan dengan panel tata surya di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sabtu, 31 Februari 2026. ANTARA FOTO/Andry Denisah/nz. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi industri panel surya nasional menyusul penyelidikan antisubsidi yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat. Ia memastikan Indonesia akan mengikuti seluruh proses dengan pendekatan berbasis data dan ketentuan internasional.
"Proses ini sepenuhnya berbasis data dan fakta. Pemerintah Indonesia bersikap kooperatif dan transparan agar seluruh tahapan penyelidikan berjalan sesuai ketentuan. Kami akan terus mengawal kepentingan industri nasional hingga keputusan final diumumkan," ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.
Sebelumnya, pada Selasa, 24 Februari 2026, Departemen Perdagangan Amerika Serikat (USDOC) mengumumkan pengenaan Bea Masuk Imbalan Sementara (BMIS) terhadap impor produk crystalline silicone photovoltaic cells, whether or not assembled into modules (panel surya) dari sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Tarif sementara yang dikenakan kepada Indonesia berada pada kisaran 85,99 hingga 143,30 persen. Proses penyelidikan ini dijadwalkan berlanjut hingga keputusan final pada Juli 2026.
Secara perbandingan, tarif terhadap Indonesia dinilai lebih rendah dibanding beberapa negara ASEAN lainnya. Malaysia dikenai tarif 14–168 persen, Vietnam 68–542 persen, Thailand 99–263 persen, sementara Kamboja bahkan melampaui 3.400 persen.
Baca Juga: ESDM Perjuangkan Panel Surya Buatan Indonesia Bebas Tarif Tinggi AS
"Perbandingan ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia relatif lebih moderat dalam struktur penetapan sementara yang diumumkan otoritas AS," jelas Budi.
Ia menjelaskan, sejak kasus ini bergulir pada Agustus 2025, pemerintah telah menyampaikan jawaban kuesioner, data pendukung, serta klarifikasi teknis secara lengkap dan tepat waktu.
Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif pelaku industri guna menghindari penerapan metode Adverse Facts Available (AFA), yakni mekanisme penggunaan data yang tersedia oleh otoritas penyelidik apabila pihak tertuduh dianggap tidak kooperatif, yang berpotensi memicu tarif lebih tinggi.
Dalam kerangka mekanisme trade remedies di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), kelengkapan dan ketepatan data menjadi faktor penentu.
Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Panel Surya India dan Laos juga Kena Tarif Impor Tinggi dari AS
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana menambahkan koordinasi intensif terus dilakukan dengan pelaku usaha, termasuk konsolidasi data dan pendampingan teknis menjelang verifikasi lapangan oleh otoritas AS yang dijadwalkan pada April 2026.
"Kami memastikan seluruh respons industri konsisten, terukur, dan dapat diverifikasi. Semakin solid data yang disampaikan, semakin objektif hasil evaluasi yang dihasilkan,” jelas Tommy.
Pada tahap berikutnya, USDOC akan melakukan verifikasi terhadap fasilitas insentif di Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam yang diduga sebagai bentuk subsidi.
Selain itu, bahan baku impor asal Tiongkok juga menjadi perhatian karena ditengarai menerima subsidi dari Pemerintah Tiongkok dan dinilai sebagai subsidi transnasional oleh pihak AS.
Tommy menyampaikan, Kementerian Perdagangan telah melakukan langkah advokasi serta sinergi bersama pelaku industri panel surya, kementerian, dan lembaga di Batam sejak November 2025.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
