Ada 350 Ribu Pengangguran di Jakarta, Ketua DPRD: Ini Dua Kali Lipat dari Batas Normal

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyoroti tingginya angka pengangguran di Jakarta. Ia menegaskan perlunya optimalisasi anggaran serta keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membantu menekan jumlah pengangguran di ibu kota.

Menurut Khoirudin, DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan mendorong sinergi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di sektor ketenagakerjaan.

“Jadi yang kami lakukan untuk melayani warga Jakarta,” ujar Khoirudin, Rabu, 25 Februari 2026. 

Khoirudin mengungkapkan tingkat pengangguran di Jakarta saat ini mencapai sekitar 6,4 persen, angka yang dinilai telah melewati batas wajar. Dari sekitar 5,5 juta angkatan kerja, tercatat kurang lebih 350 ribu warga masih belum memiliki pekerjaan.

Ia mengingatkan bahwa tingginya pengangguran berpotensi memicu berbagai persoalan sosial, termasuk meningkatnya angka kriminalitas.

"Mengarah pada kriminalitas karena memang sudah dua kali lipat dari batas normal," terangnya.

Baca Juga: Legislator DPRD Jakarta Sepakat Minimarket Modern Ditutup dan Kopdes Dikuatkan

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin (NTVNews.id/Adiansyah)

Baca Juga: DPRD Bakal Panggil Direksi Transjakarta Usai Kecelakaan Bus di Koridor 13

Khoirudin menilai kebijakan anggaran daerah perlu lebih diarahkan untuk mengatasi persoalan pengangguran. Ia melihat alokasi anggaran yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak pada solusi ketenagakerjaan.

Karena itu, ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait memastikan adanya kebijakan yang benar-benar mendukung penciptaan lapangan kerja, termasuk memperluas program pelatihan bagi masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat yang mau ikut pelatihan tidak bisa dilatih karena tidak ada anggaran,” tuturnya.

Ia juga menyoroti penurunan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta. Anggaran instansi tersebut turun dari Rp714 miliar pada 2025 menjadi Rp401 miliar pada 2026. Kondisi itu dinilai berdampak langsung pada jumlah peserta pelatihan kerja yang bisa difasilitasi pemerintah.

Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga politisi PKS, Khoirudin (Instagram @khoirudinmsi)

Sebagai solusi alternatif, Khoirudin mendorong keterlibatan BUMD di Jakarta untuk ikut berkontribusi membuka peluang kerja bagi masyarakat. Menurutnya, di tengah tekanan ekonomi dan terbatasnya lapangan kerja, diperlukan langkah kolaboratif antara pemerintah daerah dan perusahaan milik daerah.

"Kalaupun anggaran berkurang, tapi kita bisa penugasan kepada BUMD terkait,” pungkas Khoirudin.